Jelang Pelantikan Presiden, Polres Malang Cipta Kondisi dengan Da'i Kamtibmas

Home / Berita / Jelang Pelantikan Presiden, Polres Malang Cipta Kondisi dengan Da'i Kamtibmas
Jelang Pelantikan Presiden, Polres Malang Cipta Kondisi dengan Da'i Kamtibmas Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama Da'i Kabtibmas Polres Malang jelang pelantikan Presiden. (FOTO: TIMES Indonesia)

TIMESBATU, MALANG – Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Polres Malang menggelar cipta kondisi dengan puluhan Da'i Kamtibmas yang ada di Kabupaten Malang. Dalam acara itu digelar deklarasi Menolak Radikalisme dan Terorisme Serta Mendukung Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Acara yang digelar Selasa (15/10/2019), sejak pukul 12.30-15.25 WIB itu, bertempat di Gedung Sanika Satyawada Polres Malang,. Acara diikuti setidaknya ada 250 orang Da'i Kamtibmas.

Hadir juga Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, Bupati Malang, HM Sanusi, pengurus FKUB Kabuoaten Malang, Kepala Kemenag Kabuoaten Malang dan Ketua MUI Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Da'i Kamtibmas. "Tujuan acara ini selain silaturahmi juga untuk memberikan informasi yang benar kepafa para Da'i Kamtibmas tentang dinamika politik dan keamanan serta mohon dukungan semua stake holder untuk suksesnya agenda konstitusional pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.

Menurut AKBP Yade Setiawan Ujung, Da'i Kamtibmas memiliki peran vital dan strategis serta merupakan perpanjangan tangan Polri untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat sehingga tidak ada berita simpang siur yang menyebabkan salah dalam menyikapi suatu isu-isu yang berkembang di masyarakat.

"Harapannya para Da'i Kamtibmas dapat memberikan pesan-pesan yang adem dan sejuk di setiap even dan moment masyarakat sehingga tidak ada penyimpangan informasi," harapnya.

AKBP-Yade-Setiawan-Ujung-b.jpg

Pada 17 April yang lalu katanya, telah melaksanakan Pemilu serentak di seluruh Indonesia. "Alhamdulillah di wilayah Kabupaten Malang berjalan aman dan kondusif. Semua tahapan sudah kita lalui tinggal kurang satu tahapan lagi yakni pelantikan Presiden RI dan Wapres RI yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sukseskan dan amankan," terangnya.

Beberapa waktu terakhir jelasnya, setidaknya sejak 23 September banyak dinamikan unjuk rasa di Indonesia. Ada 300 unjuk rasa dan 15 diantaranya brakhir ricuh. "Alhamdulillah di wilayah Kabupaten Malang tidak terjadi dan kondisi sitkamtibmas di tetap berjalan aman," akunya. 

Isu-isu yang diangkat diantaranya pro kontra beberapa RUU, isu Karhutla, isu Papua dan terakhir isu terorisme dan radikalisme. "Kabupaten Malang kondusif," katanya.

Terkait isu pro kontra beberapa RUU yang memicu gelombang unjuk rasa, sebenarnya sudah disikapi oleh Presiden dengan konsultasi dengan pimpinan DPR dan diputuskan untuk RUU yang belum diputus agar ditunda dan diserahkan ke DPR yang baru. Sehingga tidak relevan lagi kalau masih ada yg angkat isu-isu tersebut.

"Terkait isu Papua perlunya wawasan yang tepat sehingga saat kita berinteraksi tidak salah bersikap. Perlu diketahui bahwa sejak 1969 hingga saat ini mayoritas saudara-saudara kita masyarakat Papua memilih bergabung dengan NKRI," katanya.

Namun jelasnya, masih ada segelintir orang yang masih punya niat tidak baik. Segelintir inilah yang sebabkan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, seperti di Wamena dan Sorong. "Sementara sebagian besar masyarakat Papua masih cinta NKRI dan harus kita rangkul dan tidak mengenalisir permasalahan," tegas Ujung, begitu ia akrab disapa.

Selanjutnya terkait Isu Karhutla, bahwa negara termasuk Polri sudah melakukan beberapa langkah-langkah proaktif mulai sosialisasi imbauan pencegahan sampai penegakan hukum dan upaya pemadaman. "Artinya, pemerintah sudah sangat konsen dan proaktif," tambahnya.

Terakhir, Ujung menyampaikan soal Pelantikan Presiden RI dan Wapres RI yang akan dilaksanakn pada 20 Oktober 2019, yang akan dihadiri oleh beberapa kepala negara dan tamu-tamu VIP lainnya. Apabila ada aksi unjuk rasa tentu sama saja mempermalukan bangsa sendiri. 

"Pelru diberikan pemahaman dan kedewasaan agar hindari tindakan-tindakan kontra-produktif walaupun kebebasan sampaikan pendapat itu hak setiap warga, namun perlu diingat ada batasannya di pasal 6 UU Nomor 9 tahun 1998. "Mari hormati kebebasan orang lain, perhatikan ketertiban umum dan patuhi UU dan jaga persatuan kesatuan NKRI," jelasnya.

Untuk itu, kata AKBP Yade Setiawan Ujung, pihaknya meminta tolong kepada para Da'i Kamtibmas untuk membantu menjaga situasi Kamtibmas masyarakat di tingkat kecamatan sampai desa supaya bisa adem. Perlu kita sampaikan kepada umat kita masing-masing bahwa kita seharusnya bersyukur masih bisa beribadah dan jalankan syariat-syariat islam dengan bebas dan aman. 

"Berikan pesan-pesan menyejukkan pada saat kutbah Jumat, acara Yasinan, Tahlilan, pengajian dan acara formal informal lainnya untuk tujuan kondusifitas Kamtibmas. Sehingga pelaksanaan pelantikan Presiden nanti aman kondusif sukses. Bantu juga mengikis paham-paham radikal di desa masing-masing apalagi yang sudah mengarah ke aksi terorisme," harapnya.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com