Sengketa Sumber Wendit Antara Pemkab Malang vs Pemkot Malang, Hakim PTUN Cek Lokasi

Home / Berita / Sengketa Sumber Wendit Antara Pemkab Malang vs Pemkot Malang, Hakim PTUN Cek Lokasi
Sengketa Sumber Wendit Antara Pemkab Malang vs Pemkot Malang, Hakim PTUN Cek Lokasi Suasana cek Lokasi yang dilakukan Hakim PTUN di sumber Wendit (foto : istimewa)

TIMESBATU, MALANG – Permasalahan sengketa Sumber Wendit yang melibatkan Pemkab Malang dengan Pemkot Malang memasuki babak baru.

Terbaru, Hakim PTUN melakukan cek lokasi langsung ke lokasi Sumber Wendit yang ada di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (13/9/2019).

Pengecekan itu bagian dari sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan Pemkab Malang ke PTUN. Hadir dalam kesempatan itu beberapa pihak terkait, termasuk penggugat dan tergugat.

Dalam hal ini pemohon gugatan Pemkab Malang yang diwakili kuasa hukumnya yakni Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, SH, M. Hum.

Sedangkan tergugat dalam hal ini Pemkot Malang, diwakili kuasa hukum Tabrani, Selaku Kepala Bagian Hukum Pemkot Malang.

Hadir dalam kesempatan itu, Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi dan Dirut PDAM Kota Malang M Noor Mukhlas.

Dalam kesempatan itu, Hakim PTUN tampak meninjau serta mengecek lokasi dengan teliti. Berulang kali hakim juga mengecek dokumen dan memintai keterangan beberapa orang.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, SH, M. Hum mengatakan, Pemkab Malang yang berhak atas pengelola Sumber Air Wendit tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan dikantonginya dokumen SHP Nomor 4 yang menyebutkan bahwasanya ada Sumber Wendit 1, Sumber Wendit 2 dan Sumber Wendit 3.

"Sedangkan yang dikantongi Pemkot Malang adalah SHP Nomor 2. Dalam SHP Nomor 4 itu, disebutkan letaknya ada di rumah Pompa Air yang ada di sebelah Sumber Website," tuturnya.

"Dimana Pemkot Malang mendapat SHP itu, saya juga tidak tahu. Selain itu, keberadaan rumah pompa air yang diklaim tersebut jelas ada di area Kabupaten Malang," sambungnya.

Maka dari itu, dengan dokumen yang dikantongi sangat kuat, maka akan dapat memenangkan persidangan di PTUN ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Malang, Tabrani mengatakan, kunjungan hakim PTUN ini untuk mengetahui lokasi.

"Persoalannya bukan ada di wilayah mana. Yang penting kami ada aktivitas rumah pompa seperti pada SHP 2," tuturnya.

Ketika disinggung dokumen yang telah dikantongi Pemkot Malang, selebihnya dia akan dikemukakan di persidangan.

Sebagai informasi, persoalan sengketa Sumber Wendit ini telah berlarut-larut. Baik itu Pemkab Malang dan Pemkot Malang saling klaim berhak atas penguasaan air Sumber Wendit. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com