DPRD Kabupaten Malang Berikan 113 Catatan Strategis Menanggapi LKPJ Bupati

Home / Berita / DPRD Kabupaten Malang Berikan 113 Catatan Strategis Menanggapi LKPJ Bupati
DPRD Kabupaten Malang Berikan 113 Catatan Strategis Menanggapi LKPJ Bupati Suasana sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Drs Hari Sasongko yang memimpin sidang hari itu masih mengenakan kruk karena baru saja menjalani operasi di tulang lutut kaki kirinya. (FOTO:widodo irianto/TIMES Indonesia)

TIMESBATU, MALANG – Sedikitnya ada 113 catatan strategis dan rekomendasi yang diungkapkan oleh juru bicara DPRD Kabupaten Malang, Rachmat Kartala dalam rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang tahun 2018, Rabu (24/4/2019) sore.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Drs Hari Sasongko, sore itu menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Malang 2018, dan ini merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malang.

Tampak hadir pula dalam sidang paripurna sore itu Plh Bupati Malang, HM Sanusi, beberapa Kepala OPD, pejabat TNI dsn Polri serta para Camat di Kabupaten Malang. "Adapun hasil pembahasan DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang 2018 ini kami sampaikan rekomendasi dalam bentuk catatan strategis," kata Kartala.

Catatan strategis itu, ditujukan hampir kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  Kabupaten Malang. Catatan strategis itu meliputi bidang hukum,  pemerintahan dan perundang-undangan, bidang kesra, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan. "Pada hakekatnya adalah merumuskan hasil monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama satu tahun," tambah Kartala.

Bidang hukum-pemerintahan fan perundang-undangan misalnya, legislatif antara lain menyoroti Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil masih banyak permasalahan dan keluhan masyarakat  terkait pelayanannya. 

Begitu juga soal Pemerintahan Desa, juga ditemukan banyak permasalahan mulai dari pelayanan administrasi, pelaksanaan program Prona dan PTSL,  pengelolaan keuangan DD/ADD, inventarisasi tanah aset desa dan kelurahan hingga penataan dan pemberdayaan perangkat desa.

Juru bicara DPRD Kabupaten Malang ini juga menyampaikan agar pemerintah Kabupaten Malang secepatnya membentuk BUMDES di seluruh desa di Kabupaten Malang. "Jadi jangan hanya dibentuk secara formalitas saja,  namun harus ditindaklanjuti," ujar Kartala.

Secara umum, lanjut Kartala, hasil pembahasan LKPJ Bupati Malang 2018, terutama dalam bidang hukum,  pemerintahan dan perundang-undangan belum menunjukkan progress yang signifikan dan terukur. "LKPJ juga  belum menyajikan data input,  output,  outcame dan impact  sehingga tidak jelas dan tidak terarah," tambah Kartala lagi.

Karena itu legislatif berharap, ke depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan pagu anggaran ke seluruh OPD agar disusun secara cermat dan proporsional. Pemberiannya jangan hanya difloating ke bidang pembangunan fisik saja yang besar,  namun bidang pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta pembangunan SDM masyarakat juga harus dipikirkan.

"Kami tidak ingin tahun 2019 terjadi hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Malang harus melakukan inovasi,  terobosan dan percepatan dalam membuat dan merealisasikan program kerja untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Malang," paparnya.

Itulah beberapa diantara 113 catatan strategis dan rekomendasi yang diungkapkan DPRD Kabupaten Malang melalui juru bicaranya, Rachmat Kartala dalam rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang tahun 2018, Rabu (24/4/2019) sore. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com